BPJS Ketenagakerjaan

ISSA Guidelines

Sebagai wujud penerapan Good Governance secara komprehensif, BPJS Ketenagakerjaan mengadopsi standar terbaik pedoman Good Governance pada International Social Security Association (ISSA) sebagai panduan praktis kepada Dewan Pengawas dan Direksi berupa check list atas elemen-elemen penting yang akan membantu menciptakan dan mendukung tata kelola yang baik pada lembaga jaminan sosial.

Parameter International Social Security Administration (ISSA) Guidelines on Good Governace versi 2019

A . Tata Kelola Yang Baik Dewas & Direksi
A. 1. Akuntabilitas
1	Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi
2	Kejelasan dalam wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan pada Dewan Pengawas dan Direksi
3	Independensi Politik Dewan Pengawas dan Direksi
4	Kesesuaian dan kompetensi Dewan Pengawas dan Direksi
5	Tanggungjawab Hukum Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
6	Perencanaan Strategis
7	Manajemen Risiko
8	Manajemen Investasi
9	Ketahanan dana program jaminan sosial
10	Tata Kelola Digital
11	Manajemen Kinerja
12	Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal
A. 2. Transparansi
13	Kebijakan mengenai Pengungkapan Informasi
14	Kode Etik
15	Komunikasi dengan para Pemangku Kepentingan
16	Laporan Publik
A. 3. Prediktabilitas
17	Hak dan kewajiban peserta dan penerima manfaat
18	Hak dan hak istimewa peserta dan penerima manfaat
19	Informasi untuk Pemangku Kepentingan
20	Penerapan peraturan dan keputusan Direksi secara konsisten
A. 4. Partisipasi
21	Partisipasi Pemangku Kepentingan
22	Pengelolaan atas masukan Pemangku Kepentingan
A. 5. Dinamis
23	Penerapan peraturan perundangan, kebijakan atau keputusan
24	Kepemimpinan dan inovasi di badan
25	Tanggapan atas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan perubahan lingkungan
B. Spesifik Area Program Jaminan Sosial
B.1. Perencanaan Strategis
26	Pembuatan rencana strategis
27	Pengembangan atas pernyataan visi Badan
28	Perumusan Strategi
29	Penerapan Strategi
30	Diagnosis strategi dan tinjauan kinerja
B.2. Manajemen Risiko
31	Kerangka kerja manajemen risiko
32	Model Proses Kerja
33	Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko
34	Persiapan rencana manajemen risiko
35	Komunikasi dan Pemantauan risiko
B.3. Audit Internal Operasional
36	Piagam Audit Internal
37	Komunikasi antara auditor internal dan aktuaris
38	Penilaian kinerja dan Jaminan Kualitas
39	Penerapan dan manajemen temuan audit
B.4. Penilaian Aktuaria Mengenai ketahanan dana
40	Penilaian aktuaria atas program jaminan sosial
41	Valuasi aktuaria dari program jaminan sosial
42	Perubahan tarif iuran dan hak manfaat untuk memulihkan ketahanan dana
43	Kinerja dan tolok ukur investasi
B.5. Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Manajer Investasi dalam Mengelola Investasi
B.5.1. Pedoman bagi lembaga yang memiliki unit investasi internal
44	Prinsip kehatian-hatian
45	Kebijakan investasi
46	Uji kelayakan
47	Penilaian portofolio investasi
48	Tindakan pengamanan eksternal
B.5.2. Pedoman bagi lembaga yang memiliki manajer dana eksternal
49	Proses seleksi untuk manajer investasi eksternal
50	Penyesuaian insentif
51	Kustodian aset investasi
B.5.3. Pedoman bagi badan yang memiliki perwakilan di dewan pengawas
52	Tujuan Perwakilan Dewan Pengawas Unsur Pengusaha
B.6. Pencegahan dan pengendalian Kesalahan, Penggelapan dan Fraud dalam Pengelolaan Iuran dan Pemberian Manfaat
53	Pencegahan dan pengendalian kesalahan, penggelapan dan penipuan dalam penerimaan iuran dan pembayaran manfaat (jaminan)
B.7. Standar Layanan untuk Peserta dan Penerima Manfaat
54	Pemberian layanan jaminan sosial yang berkualitas kepada peserta dan penerima manfaat
55	Pelayanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan teknologi berbasis internet
B.8. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM): Pengembangan, Retensi dan Kaderisasi
56	Kebijakan perekrutan, seleksi dan promosi jabatan
57	Penilaian kinerja karyawan
58	Pengembangan dan pelatihan
59	Manajemen SDM dan retensi
60	Perencanaan pergantian/ kaderisasi kepemimpinan
61	Moral karyawan, kebijakan kompensasi dan kondisi kerja yang memadai
62	Memajukan nilai-nilai perusahaan
B.9. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
63	Kerangka kerja tata kelola TIK
64	Tujuan strategis aplikasi TIK
65	Inovasi berbasis TIK dan Teknologi Baru
66	Total biaya life-cycle produk dan layanan TIK
67	Kebijakan dan prosedur standar untuk investasi dan kontrak TIK
68	Evaluasi pasca pelaksanaan investasi TIK
69	Risiko TIK dan kelangsungan layanan jaminan sosial

Spesifik Area ISSA Guidelines on Good Governance

Struktur Good Governance

Struktur Komite Dewan Pengawas

a Komite Manajemen Risiko, Investasi dan Pelayanan

Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan (KMRIP) adalah kelengkapan organ Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi terkait manajemen risiko, investasi, pelayanan dan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Tugas KMRIP

Dalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan di bidang manajemen risiko, investasi, pelayanan dan teknologi informasi, KMRIP memiliki tugas sebagai berikut:

Melakukan penelaahan dan pemberian SNP terkait data kelola manajemen risiko pada proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan.
Melakukan pengawasan tugas BPJS Ketenagakerjaan melalui analisis manajemen risiko dan SNP dalam memitigasi risiko.
Melakukan penelaahan, pemberian SNP, penelaahan lainnya terkait pengelolaan investasi, dan/atau identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan rekomendasi mitigasinya.
Melakukan penelaahan dan pemberian SNP dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi.
Melakukan pengawasan dan memberikan SNP dalam proses pengembangan / investasi DJS dan Badan.
Melakukan koordinasi tindak lanjut pengawasan melalui Whistleblowing System (WBS) BPJS Ketenagakerjaan.
Menilai dan memberikan SNP terhadap kinerja pelayanan.
Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan KMRIP sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

Fungsi KMRIP

Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan di bidang manajemen risiko, investasi, pelayanan dan teknologi informasi, KMRIP memiliki fungsi sebagai berikut:

Membantu Dewan Pengawas dalam hal pemberian nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.
Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas.

Wewenang KMRIP

Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan di bidang manajemen risiko, investasi, pelayanan dan teknologi informasi, KMRIP memiliki wewenang sebagai berikut:

Mengakses data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas KMRIP kepada seluruh unit kerja.
Menyampaikan kebutuhan anggota Komite Non Dewan Pengawas beserta alasannya kepada Ketua Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
Melakukan koordinasi langsung sesuai tata kelola yang baik dengan Direksi dan jajaran yang menjalankan fungsi di bidang manajemen risiko, investasi, pelayanan dan teknologi informasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, terkait tugas, fungsi dam wewenang para pihak, dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas.
Melakukan koordinasi langsung dengan auditor eksternal dan/ atau para pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan dan hasil audit/ pengawasan.
Mengusulkan penggunaan konsultan independen.
Mengusulkan mengundang profesional/ tenaga ahli eksternal/ lembaga penelitian eksternal untuk menghadiri rapat KMRIP dalam membahas berbagai aspek sesuai keahliannya.
Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
Melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi KMRIP.
Menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

b Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria

Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria (KAAA) adalah kelengkapan organ Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi terkait anggaran, audit, dan aktuaria di BPJS Ketenagakerjaan.

Tugas KAAA

Dalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan di bidang anggaran, audit, dan aktuaria, KAAA memiliki tugas sebagai berikut:

Melakukan telaah dalam rangka penetapan RKAT termasuk perubahan RKAT.
Melakukan telaah dalam rangka persetujuan atas usulan penentuan besaran alokasi surplus BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.
Melakukan reviu atas rencana pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Direksi.
Menilai proses pengadaan Kantor Akuntan Publik dan Aktuaris Independen, serta kualitas pelaksanaan pekerjaan Kantor Akuntan Publik dan Aktuaris Independen.
Melakukan evaluasi pengendalian internal dan mendorong penyelesaian rekomendasi hasil audit internal dan eksternal.
Melakukan telaah dalam rangka persetujuan atas penetapan bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan.
Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan KAAA sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

Fungsi KAAA

Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan di bidang anggaran, audit, dan aktuaria, KAAA memiliki fungsi sebagai berikut:

Membantu Dewan Pengawas dalam hal pemberian nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.
Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas.

Wewenang KAAA

Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan di bidang anggaran, audit, dan aktuaria, KAAA memiliki wewenang sebagai berikut:

Mengakses data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas KAAA kepada seluruh unit kerja.
Menyampaikan kebutuhan anggota Komite Non Dewan Pengawas beserta alasannya kepada Ketua Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
Melakukan koordinasi langsung sesuai tata kelola yang baik dengan Direksi dan jajaran yang menjalankan fungsi di bidang anggaran, audit, dari aktuaria di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, terkait tugas, fungsi dan wewenang para pihak, dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas.
Melakukan koordinasi langsung dengan auditor eksternal dan/ atau para pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan dan hasil audit/ pengawasan.
Mengusulkan penggunaan konsultan independen.
Mengusulkan mengundang profesional/ tenaga ahli eksternal/ lembaga penelitian eksternal untuk menghadiri rapat KAAA dalam membahas berbagai aspek sesuai keahliannya.
Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
Melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi KAAA.
Menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

c Komite Kinerja Program dan Badan

Komite Kinerja Program dan Badan (KKPB) adalah kelengkapan organ Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi terkait kinerja program, kinerja badan, inisiatif program baru, kepesertaan, sumber daya manusia dan implementasi tata kelola yang baik di BPJS Ketenagakerjaan.

Tugas KKPB

Dalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan di bidang kinerja program, kinerja badan, inisiatif program baru, kepesertaan, sumber daya manusia dan tata kelola yang baik, KKPB memiliki tugas sebagai berikut:

Melakukan penilaian dan pemberian SNP terhadap kinerja Kepesertaan.
Melakukan penilaian dan pemberian SNP terhadap kinerja Program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP, serta inisiatif program baru.
Melakukan penilaian dan pemberian SNP terhadap tata kelola SDM.
Melakukan penilaian dan pemberian SNP terhadap implementasi tata kelola yang baik di BPJS Ketenagakerjaan.
Melakukan penilaian kinerja Direksi sebagai bahan rekomendasi kepada Presiden.
Melakukan kordinasi dalam asesmen kinerja Badan kepada DJSN dan/ atau Kementerian Keuangan.
Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan KKPB sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

Fungsi KKPB

Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan di bidang kinerja program, kinerja badan, inisiatif program baru, kepesertaan, sumber daya manusia dan tata kelola yang baik, KKPB memiliki fungsi sebagai berikut:

Membantu Dewan Pengawas dalam hal pemberian nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.
Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas

Wewenang KKPB

Mengakses data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas KKPB kepada seluruh unit kerja.
Menyampaikan kebutuhan anggota Komite Non Dewan Pengawas beserta alasannya kepada Ketua Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
Melakukan koordinasi langsung sesuai tata kelola yang baik dengan Direksi dan jajaran yang menjalankan fungsi di bidang kinerja program, kinerja badan, inisiatif program baru, kepesertaan, sumber daya manusia dan tata kelola yang baik di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, terkait tugas, fungsi dan wewenang para pihak, dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas.
Melakukan koordinasi langsung dengan auditor eksternal dan / atau para pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan dan hasil audit/pengawasan.
Mengusulkan penggunaan konsultan independen.
Mengusulkan mengundang profesional/tenaga ahli eksternal/ lembaga penelitian eksternal untuk menghadiri rapat KKPB dalam membahas berbagai aspek sesuai keahliannya.
Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
Melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi KKPB.
Menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Komite Good Governance

Komite Good Governance melaksanakan tugas sesuai program kerja dan tugas lain terkait dengan penerapan good governance BPJS Ketenagakerjaan serta melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lain terkait penyempurnaan infrastruktur good governance dan penerapan good governance di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.